Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah (Sulteng), Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa untuk Recovery (pemulihan) daerah di Sulteng yang terdampak bencana membutuhkan waktu yang panjang, karena banyak infrastruktur yang harus dibenahi dengan biaya yang sangat besar. Prakiraannya kemungkinan sekitar 15-an triliun dana yang dibutuhkan dengan waktu paling kurang 2 tahun untuk pembenahan.
“Bencana di Sulawesi Tengah ini seharusnya ditetapkan menjadi bencana nasional supaya pemerintah pusat itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemulihan infrastruktur maupun kehidupan sosial masyarakat”, ungkap Supratman, pada Senin (22/10/2018).
Bantuan bencana di Sulteng yang terus didistribusikan hingga saat ini masih sebatas penanganan tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti pengungsian, bahan makanan, dan sebagainya. Adapun selanjutnya terdapat bantuan pembangunan dari segi infrastruktur daerah.
Sementara itu, Supratman juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pastinya akan diaudit penanggung jawabnya siapa saja. Untuk bantuan saat ini di Sulteng ditangani oleh Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) yang diketuai oleh Komandan Korem (Danrem) 132 Tadulako, Kolonel Inf. Agus Sasmita.
Ia melanjutkan intinya, bahwa semua bantuan yang datang itu harus dipertanggungjawabkan. Tapi juga tidak boleh hanya karena aturan-aturan yang rigid (kaku) sekali kemudian bisa membuat masyarakat kelaparan. Sekarang kita lihat kondisinya sudah mulai membaik, pendistribusian bantuan sudah normal, hampir tidak ada lagi teriakan-teriakan yang kekurangan bantuan.
“Terkait bantuan asing, prosesnya mesti melalui pihak pemerintah pusat, setidaknya memiliki izin sesuai regulasi yang berlaku karena pertimbangan kedaulatan negara. Namun perlu ditegaskan juga pemerintah pusat mesti memahami untuk tidak mempersulit bantuan yang masuk”, tutupnya.
***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar