Tulisan ini dibuat pada 26 September 2018 untuk diterbitkan di Harian
Umum Mercusuar sebagai muatan refleksi dalam menyambut momentum HUT Ke
40 Kota Palu, namun nahas itu tertunda, karena bencana alam yang terjadi
keesokan harinya di Palu, Sigi, dan Donggala.
Beberapa hari di akhir pekan September itu saya sedang gencar mengumpulkan materi tulisan terkait perkembangan Kota Palu yang kemudian dapat diwacanakan kepada publik. Dalam sebuah kesempatan saya mewawancarai dua narasumber untuk meminta pendapat mereka tentang keadaan Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dalam perkembangannya.
Wawancara singkat bersama Nurmawati Dewi Bantilan..
Nurmawati Dewi Bantilan selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia daerah pemilihan Sulawesi Tengah turut memberikan ucapan selamat atas HUT ke 40 Kota Palu pada 27 September 2018. Ia menyampaikan semoga Palu bisa menjadi kota untuk semua warga Palu, serta menjadi Kota yang religius, ramah lingkungan, sejahtera, dan tenteram.
Ditanyakan terkait perkembangan Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Nurmawati menanggapi keadaan Kota Palu dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagaimana dalam pemberitaan dan laporan BPS Kota Palu 2018 bahwa IPM Kota Palu mencapai 80,24, angka tersebut meningkat sebesar 0,51 poin atau tumbuh sebesar 0,64 persen dibandingkan tahun 2016. Selain itu, pada peringkat IPM nasional Kota Palu berada di peringkat 46. IPM merupakan indikator penting untuk melihat perkembangan pembangunan daerah melalui 3 dimensi dasar, yaitu Pekerjaan, Pendidikan dan Kesehatan.
Pencapaian IPM Kota Palu dari dimensi standar hidup layak atau pekerjaan, bahwa angka partisipasi kerja mencapai 65,54% dengan pengeluaran per kapita sebesar 14,871 per tahun. Menurut Nurmawati, pada Kamis (27/9/2018) mengatakan bahwa angka partisipasi kerja itu semakian baik, dengan tetap memberi akses yang adil bagi perempuan serta upah yang berlandaskan kepada prinsip kemanusiaan dan keadilan bagi para pekerja.
Lanjut ia menyebutkan UUD Negara RI, khususnya pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya dibunyikan lagi melalui Pasal 88 ayat (1) UU nomor 13 tahun 2003, yang menyatakan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan.
Sementara itu dari sisi pendidikan, menurut laporan BPS Kota Palu disimpulkan bahwa setiap anak
berusia 7 tahun berpeluang menamatkan pendidikan hingga lulus S1. Hal itupun ditanggapi Nurmawati dengan mengapresiasi pemerintah dan semua pihak yang telah bekerjasama untuk memperbaiki mutu pendidikan di Kota Palu, karena pendidikan merupakan sebuah kebutuhan pokok yang sama dengan kebutuhan perumahan, sandang maupun pangan.
“Tidak ada satupun negara yang maju di dunia yang tidak memperhatikan kualitas pendidikannya. Seperti kata Bung Karno, aku tidak ingin memberi makan rakyatku hanya untuk perutnya, tapi juga untuk jiwanya”. Tegasnya.
Terkait poin Kesehatan atau dimensi umur hidup sehat di Kota Palu, tercatat umur harapan hidup seseorang ketika lahir, yaitu 69,93 tahun. Adapun salah satu ukuran mendasar kota layak huni adalah masalah kesehatan. Menurut Nurmawati, tolak ukurnya adalah angka usia harapan hidup yang tinggi bagi warga melalui program-program yang jelas, mulai dari lingkungan yang bebas polusi, ketersediaan air bersih dan faktor penunjang lain, seperti fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh seluruh warga.
Terakhir harapannya dalam momentum HUT Ke 40 Kota Palu, semoga Palu senantiasa menjunjung tinggi prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan, memiliki sarana publik yang berkualitas, berpihak pada golongan ekonomi rendah dan kepentingan umum, dan memperhatikan keragaman budaya, tutup Nurmawati.
***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar